ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2015-2022
DOI:
https://doi.org/10.47885/kompetitif.v11i1.37Keywords:
ROI, expenditure on goods and services, analysis of ROIAbstract
Various forms of social assistance programs for poverty alleviation have been implemented by the government.
Social assistance from the government is in the form of the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food
Assistance (BPNT), Prosperous Rice (Rastra), Village Funds, Healthy Indonesia Card (KIS) and Smart
Indonesia Card (KIP). According to data from BPS, although the number of poor people in Central Lombok
Regency has decreased, in reality there is still a lot of poverty, such as low education problems, minimal
economic problems, lack of employment opportunities, high inflation so that many people are still unemployed
and many workers are still paid low wages, and uneven development problems. This study aims to determine
what factors influence the poverty rate in Central Lombok Regency in 2015-2022. The research method used is
quantitative with an associative approach. Data were analyzed using multiple linear regression methods. The
results of the study showed that the level of education factor has an impact on the poverty rate. Thus, the
presence of the central and district governments is expected to provide policies on education for the
underprivileged.
References
Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan
Bali. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI.
Danial dan Wasriah, 2009, Metode Penulisan Karya Ilmiah, Bandung Ghozali Imam.
Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Semarang : UNDIP.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8).
Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
Istijanto. 2009. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Mardiasmo. (2018).
Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Mariani, Mariani, and Vita Fitria Sari. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Barang dan Jasa dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderating." Jurnal
Eksplorasi Akuntansi 4.2 (2022): 248-260.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Rahmawati, Masayu, and Catur Martian Fajar. "Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana
perimbangan terhadap belanja daerah kota bandung." Jurnal kajian akuntansi 1.1 (2017).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia,
Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pemerintahan
Daerah.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah.
Rachman, Bobi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah
Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di
provinsi Jawa Barat Periode 2015- 2019)." Innovative: Journal Of Social Science Research
2 (2023): 11146 11156.
Saragih, Juli Panglima. (2002). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siahaan, Marihot Pahala. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Suprayitno, Bambang. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa."
Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 2.01 (2015): 106-112.
Sularno, Fitria Megawati. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana
Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat." (2013).
Sugiono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Supardi. 2012. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Bumi Aksara. Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 stdd Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 stdbtd Undang- undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
